Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar

Persyaratan Administrasi Kepegawaian

Pelayanan Kepegawaian IJIN BELAJAR & TUGAS BELAJAR

bkd@blitarkota.go.id  Download Leaflet



 

KETENTUAN UMUM DAN PROSEDUR LAYANAN IZIN DAN TUGAS BELAJAR

 BERDASARKAN

 PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PADA PENDIDIKAN FORMAL, PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK PADA DOKUMEN KEDINASAN BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

 

 

1. Dasar Hukum Izin Dan Tugas Belajar

  1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
  3. Peraturan presiden nomor 12 tahun 1961 tentang pemberian tugas belajar
  4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pada Pendidikan Formal, Pengakuan Ijazah Dan Pencantuman Gelar Akademik Pada Dokumen Kedinasan Bagi PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Blitar

2. Istilah-istilah dalam izin dan tugas belajar

  1. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri atau biaya mandiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari
  2. Tugas belajar adalah adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan
  3. Tugas belajar mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil.
  4. Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar meliputi pendidikan akademik, profesi, vokasi dan fellowship dan pendidikan nonformal. Pendidikan akademik terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). Pendidikan vokasi terdiri dari pendidikan nonformal (kejar paket), Program Diploma III dan Program Diploma IV. Pendidikan Profesi berupa Program Spesialis, program fellowship yang diakui menurut ikatan profesi tenaga kesehatan
  5. Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi (SKMPT) adalah surat keterangan yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerag setingkat Eselon II/JPT Pratama kepada PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah lebih tinggi dari formasi yang dilamar, yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS. Adapun persyaratan untuk pengurusan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagai berikut:
    • Permohonan dari yang bersangkutan
    • Persetujuan Kepala OPD
    • Surat pernyataan tidak menuntut jabatan atas ijazah yang dimiliki kecuali terdapat formasi
    • Foto copy SKP tahun terakhir
    • Foto copy SK CPNS dan PNS yang dilegalisir
    • Foto copy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir
    • Foto copy SK Pangkat Terakhir dilagalisir
    • Surat keterangan Akreditasi Jurusan dan Perguruan Tinggi

 3. Ketentuan Umum izin dan tugas belajar

A.Izin Belajar

1). Persyaratan Umum Izin Belajar meliputi:

a). PNS Pemerintah Kota Blitar telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

a).  Memiliki masa pengabdian di Pemerintah Kota Blitar minimal 1 (satu) tahun bagi PNS yang mutasi masuk ke Kota Blitar terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas di Pemerintah Kota Blitar;

a). Mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;

a). Tidak meninggalkan tugas jabatannya dan dilakukan diluar jam kerja serta tidak mengganggu tugas kedinasan, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan tugas jabatannya sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;

a).  Bersedia menanggung biaya pendidikan secara mandiri;

b).  Pengusulan izin belajar paling lambat 6 (enam) bulan setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa;

c).  Setiap Unsur Penilaian dalam Sasaran Kerja PNS (SKP) dan perilaku PNS yang tercantum dalam penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;

d).  Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

e).  Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

f).  Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

g).  Tidak sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;

h).  Akreditasi program studi minimal “B” (baik) oleh lembaga pemberi akreditasi pemerintah;

i).  Sehat jasmani dan rohani;

j).  PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah hasil tugas belajar ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

k).  Program studi yang ditempuh linear atau serumpun dengan ijazah sebelumnya atau sesuai bidang tugas pekerjaannya dan dilaksanakan untuk memenuhi syarat minimal jabatan yang diemban.

l).  Tidak pernah dibatalkan penetapan izin belajar sebelumnya.

2). Selain persyaratan umum PNS melengkapi dokumen pendukung meliputi :

a. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;

b. Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir sebagai PNS;

c. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

d. Fotokopi surat mutasi ke pemerintah Kota Blitar dari instansi/lembaga yang terkait (bagi PNS mutasi);

e. Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari BKD (bagi PNS mutasi);

f. Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai atau daftar nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir;

g. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan pendidikan tidak menganggu pelaksanaan tugas sehari-hari;

h. Sasaran Kerja PNS (SKP) 1 (satu) tahun terakhir;

i. Akreditasi program studi yang diterbitkan oleh lembaga pemberi akreditasi pemerintah;

j. Kalender akademik semester satu;

k. Surat Pernyataan dari Kepala OPD bahwa:

1). Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

2). Tidak dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.

3). Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

4). Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS

5). Tidak sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

6). Tidak sedang mengajukan keberatan ke BAPEG atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin.

l). Surat pernyataan bermaterai 6.000 bagi PNS yang mengajukan izin belajar, bahwa:

1). Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

2). Tidak menuntut jabatan atas ijazah yang diperoleh melalui izin belajar.

3). Tidak pernah dibatalkan penetapan izin belajar sebelumnya.

4). Bersedia dan mampu menanggung biaya pendidikan secara mandiri.

m). Rekomendasi secara tertulis dan/atau surat atau dokumen lain yang menyatakan lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang dituju atau surat keterangan sebagai mahasiswa aktif;

n.) Karya tulis tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait program studi yang diambil dengan ketentuan sistematika dan penulisan:

1). Pendahuluan, berisi latar belakang pemilihan program studi dan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait program studi yang diambil.

2).Pembahasan Masalah, berisi pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dikaitkan dengan program studi yang diambil.

3).Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi.

4).Jenis Huruf Arial ukuran 12, Spasi 1.5 spasi, Jumlah Halaman 8 – 20.

 3). Persyaratan Khusus Izin Belajar adalah sebagai berikut :

a. Untuk Kejar Paket B (setara SMP):

1). Minimal berpangkat Juru Muda (I/a)

2). Berijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat

b). Untuk Kejar Paket C (setara SMU) :

1). Minimal berpangkat Juru (I/c)

2). Berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sederajat

c). Untuk Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan S1 atau yang setara:

1). Minimal berpangkat Pengatur Muda (II/a)

2). Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat

 d). Untuk Program Strata II (S-2) atau yang setara :

1). Minimal berpangkat Penata Muda (III/a)

2). Berijazah paling rendah S-1 atau yang sederajat

e). Untuk Program Strata III (S-3) atau yang setara :

1). Minimal berpangkat Penata Muda (III/b)

2). Berijazah paling rendah S-2 atau yang sederajat

B. Tugas Belajar

1). Persyaratan Umum tugas belajar dan tugas belajar mandiri meliputi:

a. PNS Pemerintah Kota Blitar telah memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS;

b. Untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;

c. Memiliki masa pengabdian di Pemerintah Kota Blitar minimal 2 (dua) tahun bagi PNS yang mutasi masuk ke Kota Blitar;

d. Setiap Unsur Penilaian dalam sasaran kerja PNS (SKP) dan perilaku PNS yang tercantum dalam penilaian prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik;

e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;

f. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

g. Akreditasi pendidikan minimal “B” (baik) oleh lembaga pemberi akreditasi pemerintah, dalam hal mengikuti program studi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan di dalam negeri, atau sesuai ketentuan kementerian yang membidangi pendidikan untuk lembaga pendidikan di luar negeri;

h. Sehat jasmani dan rohani;

i. Bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator atau jabatan Pengawas;

j. Bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal Pegawai menduduki jabatan fungsional;

k. Tidak menuntut penyesuaian ijazah hasil tugas belajar ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

l. Program studi yang ditempuh linear atau serumpun dengan ijazah sebelumnya dan sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatannya pada organisasi;

m. Tidak pernah dibatalkan penetapan tugas belajar sebelumnya.

n. Mendapat persetujuan Sekretariat Negara RI untuk tugas belajar ke luar negeri

o. Tidak sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

2). Selain persyaratan umum PNS melengkapi dokumen pendukung meliputi :

a). Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;

b). Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir sebagai PNS;

c). Fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

d). Fotokopi surat keputusan mutasi ke pemerintah Kota Blitar dari instansi/lembaga yang terkait (bagi PNS mutasi);

e). Fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari BKD (bagi PNS mutasi);

f). Fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang dilegalisir;

g). Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter penguji kesehatan dari rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah;

h). Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala OPD dengan pertimbangan bahwa bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya bagi tenaga fungsional umum, struktural atau bidang studi linier bagi tenaga fungsional khusus;

i). Surat Pernyataan dari Kepala OPD bahwa :

1). Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2). Tidak dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.

3). Tidak sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.

4). Tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya.

5). Tidak sedang melaksanakan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat struktural.

6). Tidak sedang melaksanakan diklat fungsional bagi pejabat fungsional.

7). Tidak sedang mengajukan keberatan ke BAPEG atau upaya hukum ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin.

8). Tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.

i). Surat pernyataan bermaterai 6.000 bagi PNS yang mengajukan tugas belajar, bahwa:

1). Belum pernah menempuh pendidikan/ program studi yang sama.

2). Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

3). Tidak menuntut jabatan atas ijazah yang diperoleh melalui tugas belajar.

4). Bersedia membayar ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada Negara/pemberi 5easiswa sesuai ketentuan yang berlaku, apabila tidak dapat menyelesaikan tugas belajar, atau sesuai ketentuan/perjanjian pemberi beasiswa.

6). Tidak pernah dibatalkan penetapan tugas belajar sebelumnya (jika pernah mengikuti tugas belajar sebelumnya).

7). Bersedia melaksanakan pengabdian setelah tugas belajar selesai di Pemerintah Kota Blitar selama 2n atau selama dua kali lama waktu tugas belajar, bila melaksanakan tugas belajar berturut-turut, masa pengabdian diakumulasikan.

8). Bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal pegawai menduduki jabatan fungsional.

9). Bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal pegawai menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas.

10). Bersedia ditempatkan dimana saja pada unit kerja bagi PNS tugas belajar setelah menyelesaikan program studi.

j). Surat jaminan pembiayaan tugas belajar dari lembaga pemberi pembiayaan tugas belajar;

k). Rekomendasi secara tertulis dan/atau surat atau dokumen lain yang menyatakan lulus seleksi dari lembaga pendidikan yang dituju;

l). Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh negara/lembaga pemberi beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

m). Karya tulis tentang Permasalahan Pembangunan Pemerintah Daerah terkait program studi yang diambil dengan ketentuan sistematika dan penulisan:

1). Pendahuluan, berisi alasan pemilihan program studi dan permasalahan pembangunan dan Pemerintahan di Kota Blitar terkait program studi yang diambil.

2). Pembahasan masalah berisi pemecahan permasalahan pembangunan dan pemerintahan tersebut, inovasi pembangunan yang disarankan dikaitkan dengan program studi yang diambil.

3). Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi.

4). Jenis Huruf Arial ukuran 12, Spasi 1.5, Jumlah Halaman 8 – 20.

n). Surat Persetujuan/Rekomendasi untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang;

o). Rekomendasi penilaian Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kota Blitar bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas untuk tugas belajar dengan biaya beasiswa;

 3). Persyaratan Khusus Tugas Belajar adalah sebagai berikut :

a. Untuk Program Diploma I, Diploma II atau Diploma III atau yang setara:

1). Minimal berpangkat Pengatur Muda (II/a)

2). Berusia setinggi-tingginya 25 (dua puluh lima) tahun terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

3). Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat dengan nilai rata-rata paling rendah (7,5) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

4). Untuk Diploma I atau Diploma II yang akan melanjutkan ke program Diploma III, IPK minimal 3,0 (tiga koma nol) dari skala 4.00 (empat koma nol nol)

5). Untuk keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah usia maksimal 35 tahun atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju terhitung pada saat mendaftar.

b). Untuk Program Strata I (S-1) atau yang setara :

1). Minimal berpangkat Pengatur Muda TK I (II/a)

2). Berusia setinggi-tingginya 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga pedidikan tempat studi.

3). Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan nilai rata-rata paling rendah (7,5) atau D-I, D-II atau D-III dengan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

4). Untuk keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Kota Blitar usia maksimal 40 (empat puluh) tahun terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

c). Untuk Program Magister (S-2) atau yang setara:

1). Minimal berpangkat Penata Muda (III/a)

2). Berusia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun terhitung saat mendaftar, atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju

3). Berijazah paling rendah S-1 atau sederajat dengan nilai rata-rata IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa atau lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

4). Untuk keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Kota Blitar usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun terhitung saat mendaftar atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju

d). Program Doktor (S-3) atau yang setara:

1). Minimal berpangkat Penata Muda Tingkat I (III/b)

2). Berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) terhitung saat mendaftar tahun, atau sesuai ketentuan Pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju.

3). Berijazah paling rendah S-2 atau yang sederajat dengan nilai rata-rata IPK paling rendah 3,0 (tiga koma nol) atau sesuai ketentuan pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju

4). Prosedur pengurusan izin dan tugas belajar

1). Bagan Alur proses izin dan tugas belajar

 

2). Prosedur izin belajar

a. PNS yang hendak melaksanakan Izin Belajar melakukan koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu kepada BKD.

b. PNS mengajukan permohonan izin belajar tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah di unit kerjanya.

c. Kepala Perangkat Daerah atas permohonan PNS Izin Belajar mengajukan usulan penerbitan Keputusan Izin Belajar kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan dilampiri dokumen persyaratan.

d. Izin Belajar diajukan maksimal 6 (enam) bulan setelah PNS diterima sebagai mahasiswa/siswa.

e. BKD memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi serta memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian sesuai kebutuhan/formasi pegawai dan kesesuaian dengan latar belakang pendidikan dan tugas pokok dan fungsi.

f. BKD melaksanakan fasilitasi penyusunan keputusan Izin Belajar dan keputusan Perpanjangan Izin Belajar

3). Prosedur tugas belajar

a). BKD mengirimkan edaran tentang penawaran Tugas Belajar kepada OPD atau OPD Mengajukan PNS di lingkungan kerjanya untuk mengikuti Seleksi Tugas Belajar;

b). BKD memeriksa, meneliti persyaratan dan kelengkapan berkas administrasi;

c). Bagi calon PNS tugas belajar dengan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator atau jabatan pengawas yang lolos seleksi administrasi diajukan pertimbangan penilaiannya oleh Tim Penilai Kinerja;

d). Hasil penilaian Tim Penilai Kinerja dan hasil seleksi administrasi dan persyaratan pendukung lainnya diajukan pada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi seleksi Tugas Belajar;

e). Sebagai bahan pertimbangan memberikan persetujuan/rekomendasi mengikuti seleksi tugas belajar, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggunakan Assessment Psikologi;

f). BKD mengirim PNS bersangkutan mengikuti Seleksi Tugas Belajar, dikecualikan bagi calon PNS tugas belajar dokter spesialis dan program pendidikan profesi;

g). Apabila dinyatakan lolos Seleksi oleh pemberi beasiswa dan lembaga penyelenggara pendidikan yang dituju, OPD mengirim usulan penerbitan Surat Tugas Belajar kepada Pejabat Pembina kepegawaian melalui Kepala BKD dengan dilampiri surat pengumuman lolos seleksi atau keterangan diterima seleksi;

h). Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang diberi kewenangan menetapkan PNS tugas belajar

  1. Hak dan Kewajiban PNS Izin dan tugas belajar

a). Hak dan kewajiban PNS izin Belajar

1). Hak PNS izin belajar

a). Menerima Gaji;

b). Mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c). Berkesempatan mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah sesuai peraturan perundang-undangan jika ada formasi;

d). Mendapatkan pengakuan Ijazah dan pencantuman gelar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

2). Kewajiban PNS izin belajar

a). Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b). Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

c). Menjaga nama baik Pemerintah Kota Blitar;

d). Mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan lembaga pendidikan penyelenggara program studi;

e). Tidak melakukan pindah program studi dan/atau menambah program studi dan/atau perguruan tinggi;

f). Menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan.

g). Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada Walikota q Kepala BKD

Hak dan kewajiban PNS tugas belajar adalah:

b). Hak PNS Tugas Belajar

1). Mendapat biaya tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku, dikecualikan bagi PNS Tugas Belajar Mandiri;

2). Menerima Gaji;

3). Mendapat kenaikan pangkat;

4). Mendapat kenaikan gaji berkala;

5). Mendapat penilaian prestasi kerja;

6). Masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja;

7). Mendapatkan perpanjangan waktu tugas belajar;

8). Menerima hak lain dari negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pemberi beasiswa dan sah menurut peraturan perundang-undangan dikecualikan bagi PNS tugas belajar mandiri;

9). Melaksanakan tugas belajar berkelajutan secara berturut-turut dengan persyaratan:

a). Mendapatkan izin/pesetujuan dari kepala OPD.

b). Prestasi pendidikan sangat memuaskan (cumlaude).

c). Jenjang pendidikan bersifat linier.

d). Dibutuhkan oleh organisasi.

2). Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah :

a). Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;

b). Menjaga nama baik negara dan Pemerintah Kota Blitar;

c). Menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam tugas belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan;

d). Memberikan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail), serta anama penasehat akademik berikut nomor telepon, alamat surat elektronik (e-mail) kepada Kepala BKD paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai program studi;

e). Mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai ketentuan lembaga pendidikan penyelenggara program studi;

f). Mengirimkan usul rencana studi per semester yang telah diketahui dan/atau disetujui oleh penasehat akademik kepada Kepala BKD paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai program studi;

g). Memberitahukan apabila terjadi perubahan waktu pelaksanaan studi kepada kepala BKD dengan mengetahui penasehat akademik, dengan ketentuan yang berlaku;

h). Menaati dan melaksanakan perjanjian tugas belajar;

i). Menyelesaikan program studi;

j). Lulus dengan nilai indeks prestasi (IPK) minimal 3,0 dari skala 4,0 atau nilai memuaskan dengan jangka waktu belajar;

k). Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar atau nilai akademik per semester kepada Walikota melalui Kepala BKD;

l). Melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi PNS Tugas Belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian penilaian prestasi kerja;

m). Memberitahukan akan berakhirnya masa tugas belajar kepada BKD paling lama 2 (dua) bulan sebelum tugas belajar berakhir;

n). Menyusun Laporan Hasil Tugas Belajar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelulusan kepada Walikota melalui Kepala BKD yang di dalamnya berisi Action Plan, yaitu rencana kerja setelah kembali ke masing-masing OPD dikaitkan dengan ilmu yang telah diperoleh.

o). Melaksanakan tugas kembali ke OPD asal, setelah berakhirnya masa tugas belajar, apabila ijazah belum terbit dapat melapor dengan surat keterangan lulus dan/atau surat pengembalian dari perguruan tinggi dimaksud atau Pemberi beasiswa;

p). Menjalankan pengabdian selama 2n atau 2 (dua) kali masa tugas belajar di Pemerintah Kota Blitar

6. Layanan kepegawaian terkait izin dan tugas belajar :

a). Ujian Penyesuaian Ijazah

PNS yang telah memperoleh Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar,kenaikan pangkatnya dapat disesuaikan melalui Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah. PNS yang dapat diusulkan sebagai calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuian ijazah adalah mereka yang telah lulus pendidikan dan memperoleh STTB/Ijazah akan tetapi masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan STTB/ Ijazah yang diperolehnya. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/ljazah/Diploma Pegawai Negeri Sipi yang memperoleh:

a). STTB /Ijazah SLTP atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c.

b). STTB/Ijazah SLTA, Diploma I atau setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, gol/ruang II/a.

c). STTB/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, gol/ruang II/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, gol/ruang II/b.

d). Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c,

e). Ijazah Sarjana (SI), Atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

f). Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang, III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, gol/ruang III/b.

g). Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I gol/ruang III/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, gol/ruang III/c.

h). Ketentuan Lain yang dipersyaratkan berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.

b). Pencantuman Gelar Akademik

Bagi PNS yang mendapatkan gelar kesarjanaan, namun pangkat/ golongan yang bersangkutan telah melewati pangkat penyesuaian ijazah untuk tingkat pendidikan tersebut, sehingga tidak memungkinkan lagi dipakai untuk kenaikan pangkat, maka bagi yang bersangkutan yang perlu dilakukan adalah pencantuman gelar akademik. Adapun persyaratannya sebagai berikut:

a). Foto copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir

b). Foto copy SKP 1 tahun terakhir dilegalisir

c). Foto copy STTB/Ijazah terakhir dan transkrip dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah tersebut atau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

d). Keputusan Walikota tentang izin belajar

e). Fotokopi PAK yang mencantumkan nilai angka krediat ijazah yang akan disesuaikan dilegalisir bagi JFT